GERAKAN KOPERASI INDONESIA BERMULA DARI GERAKAN KEBANGSAAN

Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh rakyat, antara lain,  dengan mengedepankan prinsip menolong diri sendiri (self-help). Begitulah konsepsi dasar koperasi, yang pertamakali lahir di Rochdale, Inggris pada 21 Desember 1844.

Pada perkembangan selanjutnya, memang hampir selalu ada individu yang berperan sebagai promotor, yang memungkinkan ide koperasi menjalar ke berbagai belahan dunia lain. Mereka ini pada umumnya, berasal dari kalangan menengah atau terdidik, yang peduli pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang ketika itu selalu terpinggirkan oleh deru revolusi industri.

Maka muncullah nama-nama tokoh seperti Robert Owen di Inggris, serta Friedrich Wilhem Raiffeisen dan Schulze Delitzsch di Jerman, dan seterusnya. Di Indonesia, kehadiran pengembang koperasi, juga tak lepas dari peran para promotor atau pengajur koperasi, mulai dari R, Aria Wiraatmadja, aktivis penggerak kebangsaan, dan tentu saja yang paling popular adalah Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia.

Namun, di negeri ini, yang kemudian paling intens memainkan peran sebagai promotor koperasi adalah pemerintah. Langkah Raden Ngabei Aria Wiraatmaja mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank de Inlanshe Hoofen (16 Desember 1895), yang disebut-sebut sebagai cikal bakal koperasi di Indonesia (karena bekerja berdasarkan model koperasi Raiffeisen), segera didukung oleh para birokrat kolonial Belanda, seperti E. Sieburg (Asisten Residen di Purwokerto). Maka, tidak lama kemudian, pengembangan koperasi pun sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial. Banyak yang menyebutnya sebagai bagian dari politik etis yang saat itu memang cukup gencar dilancarkan kolonial Belanda.

Untunglah di sisi lain, koperasi juga tetap hidup sebagai gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, para pegiat gerakan kebangsaan seperti Budi Utomo (1908) memilih koperasi untuk memberdayakan rakyat dari sisi ekonomi, dengan membentukan Koperasi Rumah Tangga. Selanjutnya, Sarekat Dagang Islam bahkan Partai Nasional Indonesia, juga ikut mempromosikan koperasi pada para pengikutnya.

Kendati koperasi-koperasi yang dikembangkan oleh organisasi partikelir itu umumnya tidak berhasil, namun harus diakui bahwa organisasi pergerakan kebangsaan itu telah menanamkan benih koperasi sebagai gerakan rakyat. Benih ini mulai tumbuh dengan wujudnya yang makin jelas pada periode 1947-1950.

Di masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, keadaan di Indonesia diselimuti kegentingan. Di beberapa daerah, peperangan masih berkecamuk. Selain dipicu oleh kekuatan pengaruh Belanda yang masih menancap, kegentingan juga diciptakan oleh pergerakan berbagai kelompok di dalam negeri yang saling berebut pengaruh.

Dalam suasana seperti itu, tentu saja koperasi sulit berkembang. Tapi, yang mengkhawatirkan para tokoh penganjur, pemimpin dan pegiat koperasi adalah, ada kecenderungan kuat, koperasi dijadikan sebagai alat oleh berbagai kelompok (terutama partai politik) yang berebut pengaruh, untuk menarik simpati rakyat. Beberapa prinsip koperasi pun, dengan enteng dilanggar.

Atas dasar kekhawatiran itu, lantas pada akhir 1946 para pemimpin gerakan koperasi di Jawa Barat, menggelar konferensi di Ciparay. Hasil yang penting, terbentuk Pusat Koperasi Priangan, yang selanjutnya bergerak mengemban tiga tugas pokok. Pertama, mengkoordinir gerakan koperasi yang sudah ada di Jawa Barat. Kedua, mendorong terbentuknya koperasi di seluruh Jawa Barat. Ketiga, secepat-cepatnya menyelenggarakan Kongres Koperasi seluruh Indonesia.

Sebelum menyelenggarakan kongres, tokoh gerakan koperasi Jawa Barat yang terdiri dari R. Niti Sumantri, Kastura, Much. Muchtar dan Kyai Lukman Hakim ke Yogyakarta (saat itu Ibukota Indonesia) untuk menemui Bung Hatta (Wakil Presiden), R.S. Soeria Atmaja (Kepala Jawatan Koperasi Pusat) dan R.M Margono Djojohadikosumo (Presiden Direktur Bank Negara Indonesia). Pertemuan tersebut, antara lain bertujuan untuk membahas berbagai masalah krusial perkoperasian yang strategis untuk diangkat dalam kongres.

Penyelenggaraan kongres saat itu, memang tidak cukup hanya dengan menyiapkan materi. Dalam situasi genting, jelas tidak mudah mengumpulkan kalangan gerakan koperasi dari berbagai pelosok negeri. Tapi kendala ini tidak membuat tokoh gerakan koperasi Jawa Barat, surut.

Tasikmalaya akhirnya dipilih sebagai lokasi kongres, karena termasuk daerah yang relatif lebih aman, sehingga menjadi salah satu tujuan pengungsi dari berbagai penjuru tanah air. Pengurus Pusat Koperasi Priangan yang semula berkedudukan di Bandung, juga mengungsi ke Tasikmalaya, yang saat itu memang menjadi ibukota sementara Provinsi Jawa Barat.

Untuk tempat, pilihan jatuh pada Gedung Pabrik Tenun milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya, yang ketika itu termasuk paling mentereng di seantero Kota Tasik, gedung ini berdiri di Jalan Ciamis No.40.

Tekad penyelenggara untuk menyukseskan kongres, tidak sia-sia. Kongres yang berlangsung pada 11 sampai 14 Juli 1947, dihadiri sekitar 500 utusan gerakan koperasi dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kehadiran mereka sungguh luar biasa, benar-benar mencerminkan nyala semangat gerakan koperasi, jika mengingat segala keterbatasan dan situasi serba genting.

(Sumber : Dikutip dari Selayang Pandang Gerakan Koperasi Indonesia, 2007, Dekopin)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *